BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Apakah Ujian Nasonal merupakan solusi perbaikan pendidikan kita. Berpikir lebih jernih, adanya asumsi yang mengemuka tersebut terkesan tidak berdasar. Ketika kita berbicara tentang pendidikan sebagai sebuah sistem, evaluasi tentu dibutuhkan dalam setiap jenjang pendidikan. Evaluasi diperlukan untuk menilai seberapa jauh capaian kompentensi siswa dengan kompetensi ideal yang menjadi tujuan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan.
Maksud dari wajib belajar tentu saja bukan sekadar memasuki bangku sekolah, namun juga menegaskan adanya tanggung jawab moral untuk membekali siswa dengan aneka kemampuan sesuai potensi yang dimilikinya. Wajib belajar tidak berarti dengan sesukanya menaikkan kelas ataupun meluluskan siswa.
Sekadar menaikkan kelas atau meluluskan siswa yang ternyata belum memenuhi standar kompetensi bisa dikatakan merupakan tindakan salah kaprah. Selain memiliki kewajiban belajar, siswa pada dasarnya juga memiliki hak untuk belajar. Dengan kata lain, kewajiban dan hak belajar semestinya berjalan beriringan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kemampuan siswa.
Jika dalam evaluasi siswa belum berhasil mencapai kompetensi yang menjadi tujuan pendidikan, maka siswa berhak belajar meningkatkan kompetensinya. Bahkan, tidak ada salahnya bagi siswa untuk mengulang belajar satu tahun lagi agar kompetensi yang dimilikinya selaras dengan tujuan dari jenjang pendidikan yang ditempuhnya.
Ditarik garis lurus, jika UN dikatakan menghambat program wajib belajar, maka ujian sekolah pun diasumsikan sama. Pendek kata, sekolah tak perlu lagi menyelenggarakan sistem evaluasi, entah itu ujian sekolah ataupun UN, karena menyebabkan siswa yang memiliki nilai dibawah rata-rata tidak lulus. Dengan adanya siswa yang tidak lulus berarti program wajib belajar dipertanyakan. Sekali lagi, pola pikir seperti itu salah kaprah.
Kita memang harus berpikir jernih mengenai penerapan UN SD ini. Kelayakan penyelenggaraan UN SD hendaknya jangan dikait-kaitkan dengan program wajib belajar. Bagaimana pun, program wajib belajar bisa terlaksana meskipun UN SD diselenggarakan, bahkan UN tidak ada sekalipun. Perlu atau tidaknya UN SD harus didasarkan pada konsesus stakeholders pendidikan. Yang perlu diingat, evaluasi tak bisa diabaikan, apa pun bentuk evalusi tersebut.Sebagaimana diutarakan di muka, pendidikan sebagai sebuah sistem tentu
memerlukan adanya evaluasi. Selain evaluasi, sistem pendidikan juga mengandung tujuan/kompetensi, isi, dan strategi. Ada tujuan/kompetensi pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan yang ingin diwujudkan dan dituangkan dalam isi pendidikan. Untuk mentransformasikan isi pendidikan kepada siswa membutuhkan strategi pencapaian tujuan/kompetensi pendidikan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan pendidikan telah tercapai setelah isi pendidikan ditransformasikan dengan aneka bentuk strategi. Salah satu pengevaluasian itu menyangkut siswa sebagai input dan output pendidikan yang menjalani proses pendidikan. Dari penjabaran sederhana tersebut siswa dikatakan tidak naik kelas/tidak lulus karena masih ada kesenjangan antara tujuan/kompetensi pendidikan yang hendak dicapai dengan kondisi obyektif siswa.
Dalam hal ini, munculnya gejala ditabukannya kata tidak lulus atau tidak naik kelas dalam dunia pendidikan perlu dikoreksi. Tidak lulus atau tidak naik kelas yang sering kali dikatakan mengebiri hak pendidikan siswa tak sepenuhnya tepat. Dengan tidak lulus atau tidak naik kelas, siswa tetap mendapatkan hak pendidikan. Jika siswa belum mencapai tujuan/kompetensi pendidikan yang diidealkan, maka siswa memiliki hak untuk belajar kembali. Lebih tegas lagi, lulus/tidak lulus atau naik kelas/tidak naik kelas merupakan hak dalam pendidikan.
Jadi, apa salahnya siswa tidak lulus atau tidak120 naik kelas? Pada titik ini, kita tentu tidak lupa bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kualitas siswa agar dapat menjalani kehidupan di masa kini dan masa depan. Bukankah menyiapkan siswa untuk terjun ke dunia nyata dengan kualitas memadai merupakan fungsi dari sekolah? Nah, relakah nurani kita meluluskan siswa dengan asal lulus dan membiarkan mereka menghadapi realita kehidupan minim kemampuan?
Memang diakui jika persoalan terkait kebijakan UN SD memang tidaklah sederhana. Berbagai pihak yang menentang diterapkannya UN SD juga beranjak dari fakta empiris selama ini. Diakui atau tidak, penerapan UN memang menimbulkan kerunyaman dunia pendidikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan orientasi sekolah sekadar mengejar target lulus UN.
Jam tambahan untuk memperdalam materi pelajaran yang diujikan dalam UN diselenggarakan pihak sekolah. Selain itu, program uji coba UN tak ketinggalan masuk dalam agenda pihak sekolah, bahkan sekolah seolah-olah telah berubah wajah menjadi tempat bimbingan tes.
Ditilik lebih jauh, pola belajar menjelang UN sedikit banyak menimbulkan keprihatinan. Peserta didik calon peserta UN terus dipacu mendalami prediksi materi UN dan acap kali lebih tertuju pada hafalan dan menjawab soal-soal pilihan ganda. Hakikat belajar untuk membentuk sikap dan perilaku peserta didik menjadi terabaikan. Sekolah sebagai institusi pendidikan bisa dikatakan telah kehilangan ruh untuk mendidik siswa.
Menurut pandangan penulis, perilaku pihak sekolah sebagaimana disebutkan di atas tidak melulu akibat dari kebijakan UN. Perilaku di atas muncul justru dari penyikapan tidak tepat pihak sekolah dalam memosisikan UN. Pihak sekolah seharusnya bersikap wajar-wajar saja dan menjalankan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya. Penyikapan yang kurang tepat juga tampak dari kasus kecurangan yang kerap kali terjadi selama hajatan UN.
Memang diakui jika kasus kecurangan berangkat dari kekhawatiran terhadap ketidaklulusan siswa. Pihak sekolah memiliki tujuan agar siswasiswanya
minimal memenuhi standar nilai kelulusan dan atas dasar itulah segala upaya dilakukan meskipun dengan cara tidak benar. Kalau kita melihat lebih jernih, perilaku kecurangan sebenarnya tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan UN. Dalam ujian sekolah yang diselenggarakan pihak sekolah pun kecurangan selalu muncul, bahkan pihak sekolah sering mengatrol nilai siswa-siswanya agar bisa berhasil lulus.
Maka itu, argumen untuk meniadakan UN karena menyebabkan maraknya kecurangan-kecurangan dalam dunia pendidikan juga terkesan mengada-ada. Disadari atau tidak, penyikapan keliru pihak sekolah itu akibat dari ketidaksamaan persepsi stakeholders pendidikan di Tanah Air. UN selalu saja diasumsikan sebagai penentu tunggal kelulusan, padahal masih ada kriteria lain dalam meluluskan siswa.
Dalam hal PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 72 Ayat 1 disebutkan bahwa siswa dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah : (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; (c) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) lulus ujian nasional.
Mengacu pada PP tersebut, tidak ada mata pelajaran yang dianaktirikan akibat dari kebijakan UN. Mata pelajaran, baik yang diujikan maupun yang tidak diujikan dalam UN, tetap sama-sama penting. Bukankah mata pelajaran non-UN diujikan dalam ujian sekolah yang merupakan salah satu kriteria dalam meluluskan siswa? Akhlak dan budi pekerti siswa pun tak dilalaikan dalam meluluskan siswa dari jenjang pendidikan.
Disini penyusun akan menyajikan mengenai pengertian UN, pro dan kontra, prolematika UN, Pelaksanaan UN, problematika dan UN di lapangan.
1.2 Tujuan
1. Melengkapi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan.
2. Memberikan informasi mengenai Ujian Nasional secara umum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Lebih lengkapnya makalah ini, silahkan download melalui link dibawah ini
